Membahas Secara Ringkas Politik Devide et Impera

Halo, sobat Diringkas! Kali ini kita akan membahas tentang politik devide et impera yang pernah diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Apa sih arti dan tujuan dari politik ini? Bagaimana cara Belanda menjalankan politik ini? Dan apa saja contoh kasusnya? Yuk, simak artikel berikut ini!

Politik Devide et Impera: Arti dan Tujuan

Politik devide et impera atau politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan . Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya “pecah dan berkuasa”. Strategi ini dipopulerkan oleh Julius Caesar dalam upaya untuk membangun Kekaisaran Romawi.

Politik devide et impera pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1602 dengan orientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga berusaha menguasai jalur perdagangan sekaligus memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, VOC menerapkan strategi politik adu domba atau devide et impera. Politik ini dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah kerajaan-kerajaan di Nusantara bersatu melawan Belanda, serta untuk memperoleh dukungan dari sebagian raja-raja yang bersedia bekerja sama dengan Belanda.

Politik Devide et Impera: Cara dan Contoh

Politik devide et impera dilaksanakan oleh Belanda dengan berbagai cara, antara lain:

  • Membuat perjanjian-perjanjian dengan raja-raja lokal yang menguntungkan Belanda dan merugikan rakyat setempat. Misalnya perjanjian Bongaya (1667) dengan Makassar yang mengharuskan Makassar membayar ganti rugi perang, menyerahkan wilayah-wilayah penting, dan mengizinkan Belanda membangun benteng di Makassar.
  • Memprovokasi perselisihan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan cara memberikan bantuan militer atau ekonomi kepada salah satu pihak yang bertikai. Misalnya politik adu domba yang diterapkan Belanda pada Perang Padri (1821-1837). Belanda mendukung kaum adat Minangkabau yang menentang kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam secara ketat.
  • Membagi-bagi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lemah. Misalnya pembagian wilayah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757). Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh Mataram yang saat itu merupakan kerajaan terbesar di Jawa.

Politik devide et impera yang diterapkan oleh Belanda berhasil membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara terpecah-pecah dan saling berseteru. Hal ini memudahkan Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah strategis dan sumber daya alam di Indonesia. Namun, politik ini juga menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia yang tidak rela dijajah dan dieksploitasi oleh Belanda. Beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia melawan Belanda antara lain:

  • Perang Aceh (1873-1904) yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien. Perang ini merupakan perang terpanjang dan terberat yang dihadapi oleh Belanda di Indonesia. Aceh berhasil mempertahankan kemerdekaannya selama lebih dari 30 tahun.
  • Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908) yang dipimpin oleh raja-raja Bali. Perang ini merupakan perlawanan bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat Bali yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Perang ini mengakhiri keberadaan kerajaan-kerajaan di Bali.
  • Pergerakan Nasional Indonesia (1908-1942) yang dipelopori oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia. Pergerakan ini merupakan perjuangan politik dan sosial-budaya yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Politik Devide et Impera: Konklusi dan Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik devide et impera adalah strategi politik yang diterapkan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia dengan cara memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Politik ini berhasil membuat Belanda mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Namun, politik ini juga menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan.

Demikian artikel tentang politik devide et impera yang pernah diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat Diringkas. Jika ada pertanyaan atau tanggapan terkait artikel ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai habis!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments