Makna Demokrasi dengan Rule of Law, Pengertian dan Prinsip

Halo, sobat Diringkas! Kali ini kita akan membahas tentang makna penting demokrasi dengan rule of law. Apa sih itu demokrasi dengan rule of law? Bagaimana penerapannya di Indonesia? Dan apa saja contoh kasus yang berkaitan dengan topik ini? Yuk, simak artikel berikut!

Demokrasi dengan Rule of Law, Pengertian dan Prinsip

Demokrasi dengan rule of law adalah sistem pemerintahan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi dengan rule of law, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, baik itu rakyat, pejabat, maupun penguasa.

Demokrasi dengan rule of law memiliki beberapa prinsip penting , yaitu:

  • Pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, serta saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain.
  • Jaminan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.
  • Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan adalah lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum. Peradilan harus bebas dari campur tangan atau tekanan pihak manapun, serta bersikap adil dan objektif dalam memutuskan perkara. Peradilan juga harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
  • Keadilan bagi setiap orang. Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang sama dan seimbang bagi setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga berarti memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Demokrasi dengan Rule of Law di Indonesia

Makna Demokrasi dengan Rule of Law, Pengertian dan Prinsip 2

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Salah satu sila Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi dengan rule of law adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Demokrasi dengan rule of law di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. UUD 1945 mengandung beberapa ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan rule of law, antara lain:

  • Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
  • Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
  • Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  • Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  • Pasal 28A sampai dengan 28J menyatakan tentang hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Contoh Kasus Demokrasi dengan Rule of Law di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan demokrasi dengan rule of law di Indonesia:

  • Kasus korupsi e-KTP. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan banyak pihak, termasuk anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan pengusaha. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan pihak-pihak yang berkuasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi berperan aktif dalam mengusut dan menuntaskan kasus ini dengan mengadili para tersangka di pengadilan tipikor.
  • Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kasus ini merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, diduga melakukan penodaan agama terhadap umat Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Kasus ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok-kelompok Islam yang menuntut Ahok ditangkap dan dipenjara. Kasus ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak beragama dan berkeyakinan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga peradilan berperan dalam menyelesaikan kasus ini dengan menghukum Ahok dengan pidana penjara selama dua tahun.
  • Kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. Kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terungkap secara tuntas. Munir, yang saat itu merupakan aktivis HAM terkemuka di Indonesia, dibunuh dengan cara diracuni saat dalam penerbangan menuju Belanda pada tahun 2004. Kasus ini diduga melibatkan pihak-pihak tertentu dari aparat negara, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Kasus ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang, termasuk korban penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga HAM berperan dalam mengungkap dan merekomendasikan penyelesaian kasus ini kepada pemerintah dan DPR.

Kesimpulan

Demikianlah artikel tentang makna penting demokrasi dengan rule of law. Dari artikel ini kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi dengan rule of law adalah sistem pemerintahan yang menghargai dan menjaga hak asasi manusia, serta mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dengan rule of law memiliki beberapa prinsip penting, yaitu pemisahan dan pembatasan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, dan keadilan bagi setiap orang.

Demokrasi dengan rule of law di Indonesia diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 mengandung beberapa ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan rule of law. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan demokrasi dengan rule of law di Indonesia adalah kasus korupsi e-KTP, kasus penodaan agama oleh Ahok, dan kasus pembunuhan aktivis Munir.

Terima kasih telah membaca artikel ini dan semoga bermanfaat!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments